Resumen
Abstrak?Teknologi Informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan inti suatu organisasi dan bukan hanya sebagai alat pendukung. Pemerintah Kota Bandung, sebagai instansi pemerintahan, menjadikan Teknologi Informasi merupakan salah satu visi yang perlu dicapai. Dalam rangka mencapai good government berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 41 Tahun 2007, dibutuhkan suatu tata kelola TI agar dapat memastikan investasi TI menambah value dan selaras dengan tujuan instansi. Pemerintah Kota Bandung saat ini belum memiliki prosedur dan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan layanan TI. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat sebuah prosedur dan kebijakan agar layanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selalu maksimal. Penelitian dilakukan menggunakan ITIL v3 pada domain Service Operation dan Service Transition. ITIL merupakan best practice Manajemen Layanan TI yang dapat meningkatkan efisiensi operasional IT instansi. Assessment yang dilakukan sebagai pengukuran Capability Level adalah dengan menggunakan ISO 15504. Capaian capability level untuk Service Transition adalah 24.5% dan untuk Service Operation 23%. Karena kurangnya data primer, data sekunder digunakan untuk mencari proses prioritas yang akan dipilih, dengan memetakan tujuan instansi dengan ketiadaan proses ITIL. Hasil dari perancangan tata kelola ini adalah sebuah kebijakan TI dan 5 prosedur terkait proses-proses di ITIL yang menjadi prioritas.Kata Kunci? Tata Kelola TI, Manajemen Layanan TI, ITIL v3, Service Transition, Service Operation, Sektor PublikAbstract? Nowadays, Information Technology plays an important role in an organization, and not only as a support equipment. Bandung City Government, as a government agency, make IT into one of the visions that need to be achieved. To achieve good governance based on Minister Regulation Number 41 in 2007, IT Governance is needed to ensure that the investment of IT can add value and align with institution?s objective. Bandung City Government currently doesn?t have policies and procedure that regulate about IT Service Management. Therefore, this study was conducted with the aim to create a guidance for Office of Communications and Information Technology of Bandung (Diskominfo) to optimize the service provided. This study also aims to make Service Management governance so that the management of IT service have certain quality and meet the needs of business customers, and improve the quality as the agreement with the customers. This study was conducted using ITIL v3 with Service Operation and Service Transition domain. ITIL is IT Service Management best practice to improve the efficiency of IT operational. ISO 15504 was conducted to asses Capability Level of ITIL Process. Capability Level of Service Transition is 24.5% and Capability Level of Service Operation is 23%. Because of the inadequacy of the primary data, the assessment was also carried out by mapping the objective of institution with the risks related to the lack of ITIL processes. The results of the design are the governance policies and procedures related to the ITIL processes needed by the institution.Keywords? IT Governance, ITSM, ITIL v3, Service Transition, Service Operation, Public Sector